PERKOPERASIAN INDONESIA

DEFINISI, PENGERTIAN, TUJUAN, JENIS DAN SEJARAH EKONOMI KOPERASI

A.    PENGERTIAN KOPERASI

Koperasi adalah badan usaha yang memiiki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperas merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip gotong-royong.

B.     TUJUAN KOPERASI

Setiap organiasi didirikan dengan tujuan tertentu. Begitu pun dengan koperasi. Pada dasarnya, tujuan utama dibentuknya koperasi adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri atas dasar Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan koperasi tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang kekoperasian, BAB II Pasal 3, yaitu menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah :

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.”

Menurut Bapak Koperasi Nasional, Bung Hatta, koperasi tidak bertujuan mencari laba sebesar-besarnya. Menurut beliau tujuan koperasi tidak lain adalah melayani dan mencukupi kebutuhan bersama, serta menjadi wadah partisipasi untuk pelaku ekonomi skala kecil dan menengah.

C.     JENIS-JENIS KOPERASI

1.    Koperasi Berdasarkan Jenisnya ada 4, yaitu :

·    Koperasi Produksi (Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang)

·    Koperasi konsumsi (Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang)

·   Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan)

·      Koperasi Serba Usaha (Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha)

2.    Berdasarkan Keanggotaannya

·  Koperasi Pegawai Negeri (Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik  pegawai pusat maupun daerah)

·      Koperasi Pasar (Koppas) (Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar)

·    Koperasi Unit Desa (KUD) (Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan)

·  Koperasi Sekolah (Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa)

3.      Berdasarkan Tingkatannya

·  Koperasi Primer (Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang)

· Koperasi sekunder (Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi)

4.      Jenis koperasi berdasarkan fungsinya

· Koperasi Konsumsi (didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya)

·    Koperasi Jasa (adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya)

· Koperasi Produksi (Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut)

A.    SEJARAH KOPERASI

     Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20 . Pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan .Secara spontan mereka ingin merubah hidupnya. Di Indonesia  ide - ide perkoperasian diperkenalkan oleh, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah Bank untuk para Pegawai Negeri. Karena semangat yang tinggi perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode. Pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo . Dr Sutomo sangat memiliki peranan bagi garakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahtrakan kehidupan rakyat.

Pada tahun 1915 dibuat peraturan-peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatiev.  Pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam. Dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusah-pengusaha pribumi. pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia. Pada tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia.Lalu jepang mendirikan koperasi yang diberi nama koperasi kumiyai.

Gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya .Hari itu kemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Kongres Koperasi pertama menghasilkan beberapa keputusan               

1.  Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia [SOKRI]

2.  Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi

3.  Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Pada tanggal 12 Juli 1953, mengadakan kembali Kongres Koperasi yang ke-2 di Bandung. Kongres koperasi ke -2 mengambil putusan :

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia [ Dekopin ]sebagai pengganti SOKRI

2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah

3. Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia

4. Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru

Pelaksanaan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan :

1.  Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutamkoperasi

2.  Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi

3. Memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri    maupun pertanian yang bermodal kecil

CONTOH KASUS PERKOPERASIAN

Kasus Dugaan Penggelapan Uang Koperasi Deltomed Sebesar Rp. Rp.221Juta di tangani oleh Satreskrim Polres Wonogiri

Uang milik koperasi perusahaan jamu itu diduga di gelapkan oleh karyawannya sendiri, Agus Heri Mulia (49) warga Kaloran RT 01 RW 05 Giritirto Wonogiri. Agus   adalah karyawan bagian keuangan (bendahara) Koperasi tersebut.
Kasus tersebut di laporkan oleh pengurus baru Koperasi itu. Sementara Agus adalah karyawan pengurus lama. Terungkapnya kasus tersebut ketika terjadi peralihan pengurus baru ke pengurus lama.

Dalam pembukuan data keuangan ada dan lengkap tertulis dalam laporan pertanggungjawaban. Tetapi faktanya ada angka uang ratusan juta tidak ada ujudnya. Setelah di audit ternyata kas koperasi kehilangan uang sebanyak Rp.221 Juta.
Setelah di lacak terungkap uang ratusan juta itu di gunalan oleh pengurusnya untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pengurus lain. Kapolres Wonogiri AKBP Ni Ketut Swastika melalui Kasatreskrim AKP Sugiyo menegaskan, perkara itu dilaporkan sejak awal 2011 lalu. Modusnya, pelaku menggunakan uang koperasi sedikit demi sedikit. Di lakukan sejak tahun 2005 hingga 2010. Setelah terungkap pengurus baru melaporkan ke Polisi. “Penyidikan tahap pertama sudah kelar. Berkas  tahap ke satu sudah kita kirim ke Kejaksaan. Pelaku kita jerat pasal 379 KUHP tentang penggelapan dengan menggunakan jabatanya,” kata Kasatreskrim Sugiyo. Polisi juga menyita barang bukti berupa buku laporan dan catatan pembukuan keuangan koperasi.

Pelaku sejauh ini tidak di tahan. Namun polisi tidak menjelaskan alasannya. Tersangka menurut Sugiyo masih tetap bekerja sebagai karyawan Deltomed. Saksi yang diperiksa pengurus koperasi. Sementara saksi saksi lain yakni para pengurus Koperasi juga sudah di periksa.“Tersangka hanya ada satu orang. Saat ini masih kita periksa, dia kita ancam 4 tahun kurungan” tandas Sugiyo. Tersangka saat di periksa tidak membantah. Dia hanya tersenyum sembari mengulurkan tangan meminta berjabat tangan dengan wartawan ini.

Analisis :

• Penyebab terjadinya korupsi di  koperasi  deltomed :

1.   Kurangnya pengawasan dari para anggota koperasi tersebut.

2.   Adanya  penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila  tidak menggunakan kesempatan.

 3.   Adanya faktor Kemiskinan dan  keserakahan : masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

• Solusinya :

Perlunya sikap transparansi dalam laporan keuangan dan juga harus memiliki sanksi yang tegas dari aparat yang berwajib atau pun dari instansi yang terkait agar para koprutor itu tidak akan berani melakukan perbuatan yang akan merugikan semua pihak.dan juga koperasi harus lebih selektif dalam mengambil anggotanya agar terciptanya koperasi yang sejahtera.

TUGAS

Carilah koperasi yang ada disekitar anda. Tulis mulai dari profil koperasi sampai dokumentasi kelompok!

Nama Koperasi            : KOPERASI SWAMITRA

Alamat Koperasi         :  JL. AKSES KELAPA DUA-DEPOK (Golden Stick lt.1)

Anggota Kelompok     : 1. ALIFA SURYA RIFANTY (20216606)

                                       2. CHIKA ZEMYA V (21216577)

                                       3. FIKRI M RAIHAN (22216830)

                                       4. SILVIA VERONIKA N (27216049)

                                       5. SYAFA DEVI W (27216216)

                                       6. ZAHIRAH TAZKIYAH (27216894)

KOPERASI SWAMITRA

Apakah Koperasi Swamitra itu?

Koperasi ini berlokasi di Gedung Satria (Golden Stick) lt.1 Jl.Akses UI No.26 Kelapa Dua - Depok. Swamitra adalah nama suatu bentuk kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan Koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi Usaha Simpan Pinjam (USP) melalui pemanfaatan jaringan teknologi (network) dan dukungan sistem manajemen sehingga USP memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Swamitra Jasa Utama Mempunyai Visi dan Misi, yaitu mempermudah akses pemberian pinjaman modal kerja kepada pengusaha mikro atau yang dikenal juga dengan sektor informal, misalnya warung-warung  kecil,pedagang  kaki  lima dan  lain  sebagainya. Bagaimana struktur organisasi Koperasi Swamitra? Struktur dari Koperasi Swamitra adalah sebagai berikut : 1.      Pengurus Koperasi Tugas : Menyusun program kerja dan anggaran Swamitra, mengawasai jalannya bisnis dan operasi Swamitra. 2.      Manager Swamitra Tugas :  Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan bisnis Swamitra. 3.      Koordinator Operasional Tugas : Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional Swamitra. 4.      Bussines Credit Support Tugas   : Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan proses pinjaman di intern swamitra. 5.      Staff Operational (Teller) Tugas : Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan operasional pelayanan simpan pinjam 6.      Staff Kollektor Swamitra Tugas : Bertanggungjawab terhadap semua kegitan operasional penagihan/kewajiban (pokok dan bunga) di Swamitra mulai dari pelayanan informasi jumlah tagihan atau pembayaran dan pelunasan kewajiban  Apa saja syarat untuk melakukan pinjaman di Koperasi Swamitra? Adapun persyaratan untuk meminjam dana kepada Swamitra sebagai berikut: 1)    Persyaratan administrasi meliputi :     a.    Foto copy KTP suami/istri 3 lembar.     b.    Foto copy kartu keluarga 1 lembar.     c.    Foto copy surat nika 1 lembar.     d.    Rekening listrik atau telepon bulan terakhir.     e.    Rekening PBB tahun terakhir.     f.     Foto copy jaminan :   - BPKB motor/mobil   - Sertifikat hak milik 2)    Persyaratan diluar administrasi meliputi a.   Tujuan meminjam b.    Penghasilan c.    Karakteristik nasabah d.  Menyerahkan surat berharga yang dimiliki nasabah sebagai  jaminan         (BPKB, Surat Tanah dan lain-lain) Apa saja hambatan yang dialami oleh Koperasi Swamitra? Biasanya dalam segi peminjaman, nasabah ada yang belum membayar. Lalu, apa yang akan dilakukan pihak Koperasi? Kami akan mecari informasi lebih lanjut, lalu memberikan surat peringatan. Apabila peminjam  masih mangkir, kita akan menyerahkan kasus ini kepada pengacara.

SEKTOR PERTANIAN

                                         PERTANIAN, PANGAN

DAN PERKEBUNAN INDONESIA

KONDISI DAN PERMASALAHAN PERTANIAN DI INDONESIA

Dinamika perkembangan pertanian Indonesia menunjukkan kecenderungan yang cukup memprihatinkan. Dalam kurun waktu tahun 2001-2003 sebanyak 610.596 ha sawah (termasuk yang produktif) berganti menjadi kawasan pemukiman dan kegiatan lain. Meski lahan pertanian menyempit, jumlah petani justru meningkat dari 20,8 juta (tahun 1993) menjadi 25,4 juta (Sensus Pertanian 2003). Rata-rata kepemilikan lahan petani mengalami penurunan drastis, yaitu tinggal kurang dari 0,25 ha per jiwa (Ismawan, 2005).

Hartini (2009) menyebut permasalahan struktural yang dihadapi oleh pertanian Indonesia. Sektor Pertanian masih menampung mayoritas tenaga kerja Indonesia (44,4% pada tahun 2006), sebagai berikut :

      1.      Kepemilikan lahan sempit, besarnya jumlah petani gurem

      2.      Tingkat pendidikan petani rendah (sebagian besar SD dan tidak tamat SD)

      3.      Mayoritas miskin, keterbatasan modal

      4.      Akses informasi dan pasar terbatas

      5.      Ancaman perdagangan bebas

      6.      Penguasaan industry input dan pengolahan oleh perusahaan besar dan asing

      7.      Sumberdaya energi belum diutamakan untuk pengembangan industri dalam negeri

                                                                                                      

TRANSFORMASI MODE PERTANIAN INDONESIA

      a.   Petani dan pertanian rakyat begitu terpuruk pasca monopoli kongsi dagang VOC yang                  kemudian makin dihisap lagi setelah pemerintah colonial menerapkan sistem tanam paksa.  

     b.  Reformasi agrarian melalui UU Pokok Agraria 1960 yang mengatur redistribusi tanah dan UU Perjanjian Bagi Hasil (1964) yang mengubah pola hasil untuk mengoreksi struktur pertanian kolonial justru makin kehilangan vitalitasnya; terlebih diera Orde Baru yang berorientasi mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi.

      c.  Liberisasi pertanian yang disyaratkan IMF dan WTO kini ditandai oleh bebas masuknya          produk-produk pertanian (pangan) seperti beras, gula, daging, ayam, jagung, dan buah-buahan yang memukul petani dalam negeri.

LIBERALISASI PERTANIAN INDONESIA

Liberisasi sektor pertanian diawali dengan masuknya Indonesia ke dalam Perjanjian Pertanian (Agriculture on Agreemen) di tahun 1995 dan diterimanya Letter of Intent IMF ditahun 1997. Liberalisasi pertanian merupakan ekses penerapan pasar (perdagangan) bebas. Pasar bebas pertanian sendiri sebenarnya mempunyai “cacat” baik dalam tataran filosofi-teoritis, maupun tataran empiris-aplikatifnya. Secara teoritis, pasar bebas pertanian hanya akan menguntungkan kedua belah pihak apabila dua asumsi utamanya terpenuhi, yaitu tingkat kemajuan ekonomi dan teknologi antar kedua negara seimbang, dan modal tidak dapat bergerak lintas negara.

MENGEMBALIKAN KEDAULATAN PERTANIAN INDONESIA

     1.   Kebijakan peningkatan produksi komoditi-komoditi pertanian palawija yang selama ini relatif terlantar sangat dianjurkan sehingga Indonesia tidak “terpaksa” lagi mengimpor komoditi pertanian tersebut dalam jumlah besar, khususnya dalam mendukung perkembangan industri peternakan.

    2.   Pembaruan kebijakan usaha tani tebu dan industri gula yang bersifat menyeluruh dan nasionalitik yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan harga dasar padi/beras.

Studi Kasus:

KETIMPANGAN STRUKTUR PERTANIAN DI IMOGIRI

Hasil Observasi Lapang Program Sibernas Unwama

Kondisi dimana petani tidak dapat menjangkau pasar (komsumen) secara langsung merupakan fenomena umum yang dijumpai pada usaha pertanian, termasuk di Kecamatan Imogiri, Bantul. Padahal tingkat permintaan masyarakat terhadap komoditi hasil-hasil pertanian terbilang tinggi. Hal ini sesuai karakteristik produk yang merupakan kebutuhan dasar, sehingga keberadaan area pasar tidak terlalu bermasalah.

      1.    Padi

Padi yang ditanam semua wilayah Kecamatan Imogiri hampir separuhnya (49,26%) dipasarkan ke konsumen local melalui tengkulak. Hanya 39% hasil panen padi yang langsung dijual kepada pembeli, sementara peranan koperasi dalam distribusi padi hanya sebesar 8,12%. Dominasi jaringan tengkulak terbesar terdapat pada struktur pemasaran padi di Desa Girirejo, yaitu sebesar 87,5%.

      2.    Kacang Tanah

Kondisi serupa juga berlangsung dalam struktur pemasaran komoditi kacang tanah yang sebagian besar dibudidayakan di Desa GIrirejo. Peranan tengkulak dalam sistem pemasaran kacang tanah bahkan mencapai hingga 83,3%, jauh lebih besar disbanding baru terdapatnya 16,7% petani kacang tanah yang mampu menjual sendiri produknya kepada pembeli secara langsung. Kondisi ini menyiratkan potensi tambahan penerimaan sangat tinggi apabila ketergantungan pada jaring pemasaran tengkulak dapat dihilangkan.

       3.   Bawang Merah

Struktur pemasaran komoditi bawang merah bahkan menjadi arena perburuan marjin yang sangat besar bagi tengkulak yang sudah mengusai 97,25% pemasaran bawang merah yang sebagian besar dibudidayakan oleh petani Desa Girirejo dan Desa Selopamioro. Baru terdapat 2,75% petani yang mampu memasarkan hasil panennya langsung kepada pembeli sekitar Kecamatan Imogiri.

      4.   Penentuan Harga Komoditi Pertanian

Penentuan harga padi yang dibudidayakan oleh petani di setiap kecamatan. Penentuan harga mayoritas dipersepsikan dilakukan oleh pasar, yaitu sebesar 62%. Harga pasar pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kekuatan terbesar dalam pasar tersebut. Terlebih terdapat 31,9% pola penentuan harga yang secara langsung dilakukan oleh tengkulak yang pada tata niaga padi.

      5.   Orientasi Produksi Pertanian

Perbedaan kedalaman ketergantungan terhadap sistem pemasaran tengkulak pada berbagai jenis komoditi pertanian dapat dijelaskan melihat perbedaan orientasi produksi tiap-tiap komoditi tersebut. Pada komoditi yang tidak semata-mata berorientasi pasar (konsumen) maka tingkat ketergantungan terhadap jaring pemasaran tengkulak relatif lebih kecil. Misalnya saja pada komoditi padi karena sebagian masih diproduksi pada level subsistensi (35,6%) dan baru dijual sebagian ke pasar (57,4%). Hanya 6,6% petani padi di Imogiri yang menjual semua hasil panennya ke pasar.

      6.   Infrastruktur Pemasaran

Kelancaran distribusi hasil pertanian di Kecamatan Imogiri ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur pemasaran yaitu pasar regional 2 buah, took 66 buah, warung 135 buah, kaki lima 33 buah, minimarket 2 buah, dan supermarket 2 buah. Hanya saja khusus komoditi pertanian yang umumnya berumur pendek belum sepenuhnya dapat memanfaatkan ketersediaan infrastruktur pemasaran tersebut. Infrastruktur lebih dibutuhkan untuk menjangkau pasar adalah keberadaan lembaga-lembaga pemasaran yang dibentuk sendiri oleh kelompok tani, misalnya koperasi maupun bentukan pemerintah daerah.

      7.   Simpulan

a.   Pasar komoditi pertanian tersedia cukup besar baik dalam ruang lingkup lokal maupun luar Imogiri karena sifat produk yang merupakan kebutuhan dasar. 
b.   Kebutuhan petani justru terletak pada perlunya restrukturisasi pemasaran yang lebih mendatangkan manfaat (kesejahteraan) bagi petani dengan mengikis ketergantungan kepada tengkulak atau blantik, baru setelah itu mendorong perluan pasar. 
c.   Pemerintah setempat belum sepenuhnya mampu memfasilitasi petani untuk menguasai akses pasar, sehingga peranannya dalam fasilitasi pemasaran perlu dioptimalkan lagi.




Sumber : Santosa, S.E., M.Sc., Awan. 2013.  PEREKONOMIAN INDONESIA : Masalah, Potensi dan Alternatif Solusi. Yogyakarta : GRAHA ILMU